Saya membaca Runtuhnya Hindia Belanda-nya Onghokham, lalu tertawa;

Pada saat baru diangkat menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda pada tahun 1931, De Jonge mengatakan, “Belanda akan berada di Hindia Timur selama 300 tahun lagi, kalau perlu dengan menggunakan pedang dan pentungan”. Pernyataan De Jonge yang berasal dari kubu konservatif itu keluar di tengah-tengah gairah nasionalisme Indonesia tengah memuncak. Berbeda dengan gubernur jenderal sebelumnya De Graff yang cenderung liberal dan bersikap agak lunak terhadap pergerakan nasionalisme Indonesia, De Jonge merasa perlu melakukan koreksi terhadap politik kolonial. Polietike Inlichtingen Dienst atau PID, dinas polisi yang melakukan pengawasan terhadap aktifitas politik kaum nasionalis mendapatkan energi baru. PID langsung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung yang mana kemudian kajian laporan mereka akan sampai di meja Gubernur Jenderal. Dalam tempo waktu yang tidak lama, De Jonge berhasil menegakkan sebuah rezim polisi di Hindia Belanda. Dimana setiap kata terlarang dicatat oleh dinas mata-mata itu. Setiap langkah orang-orang yang dicurigai diikuti hingga kemudian dipastikan mereka mengancam keberlangsungan kolonialisme. Pada masa De Jonge lah, gairah aktifitas politik nasional Indonesia nyaris padam. Para pemimpin ditangkap, dibui dan dibuang. Soekarno dibuang ke Ende, Flores sedangkan Hatta-Sjahrir dibuang hingga Boven Digoel. De Jonge berhasil menegakkan rust en orde lewat rezim polisi yang memenjarakan bumiputera dalam kerangkeng besar Hindia Belanda.

De Jonge yang kurus ceking dengan kumis tebal itu digantikan oleh Tjarda van Starkenborgh-Stachower pada tahun 1936. Berbeda dengan De Jonge, dari segi penampilan fisik Tjarda jauh lebih menarik. Tinggi proporsional, wajahnya tidak memancing permusuhan dan tentu saja tanpa kumis tebal menakutkan. Tjarda terbilang muda ditunjuk sebagai gubernur jenderal. Sebelumnya berkarir sebagai diplomat dan kemudian dipuji karena keberhasilannya sebagai gubernur di provinsi Friesland. Banyak harapan muncul seiring pergantian De Jonge. Sebagai orang muda yang telah melihat dunia jauh lebih luas, Tjarda diharapkan jauh akan lebih bijaksana dibanding De Jonge. Dengan wajahnya agak ramah, anggota Volksraad berharap suara mereka akan lebih didengarkan oleh gubernur Jenderal. Tetapi kenyataannya tidak demikian, Tjarda terasing di singgasana negeri yang tidak begitu dikenalnya. Tjarda lebih sering menyembunyikan diri di istana gubernur jenderal, peragu tidak memiliki kemampuan memutuskan. Dalam bahasa sekarang, dalam banyak hal Tjarda sering tidak mau mengambil keputusan yang akan merugikan popularitasnya baik di Hindia Timur maupun di negeri induk Belanda sana. bagi Tjarda yang sangat memuja ratu Wilhelmina ini, menjaga citra diri jauh lebih penting dibandingkan dengan mengambil keputusan yang akan berisiko terhadap citra dirinya.

Sebagai Ambtenaar karir, yang sama sekali belum pernah bersentuhan dengan medan kolonial, Tjarda memang tidak terbiasa mengambil keputusan. Tidak banyak yang berubah pada masa Tjarda, rezim polisi masih bertahan sehingga menimbulkan sikap antipati Belanda yang tinggi di kalangan masyarakat Hindia Belanda. Para tahanan politik tidak kunjung dibebaskan hanya dipindahkan tempat pembuangan. Berbagai petisi dari sayap nasionalis Volksraad tidak kunjung diperhatikan. Bahkan anggota Volksraad seperti Hoesni Thamrin terus dibuntuti oleh PID.  Tetapi untunglah Tjarda memiliki wakil, seorang Letnan Gubernur yang sarat pengalaman di Hindia Belanda, HJ Van Mook. Sebagai bekas kepala departemen perdagangan Van Mook lah sebenarnya yang mengendalikan pemerintahan Hindia Belanda. Dia memiliki jaringan yang luas, otaknya yang encer dan kemampuan diplomasi tingkat tinggi. Van Mook pula lah yang bisa terus menjaga negosiasi dengan Jepang sebelum perang Pasifik pecah lewat misi perdangangan. Setelah Jepang menyerang Pearl Harbour, perang pasifik tidak terelakkan lagi. Van Mook diminta untuk menyusun pemerintah sipil di pengungsian, Australia; Nederland Indies Civil Administration (NICA). Komando sekutu di Asia Timur terutama Asia Tenggara pasca tenggelamnya kapal perang Inggris Prince of Wales dan Repulse diserahkan kepada gubernur jenderal Hindia Belanda. Tetapi tanpa Van Mook, Tjarda tidak bisa berbuat apa-apa. Alih-alih memperkuat pertahanan, dia malah memindahkan administrasi pemerintahan dari Batavia ke Bandung. Dalam masa genting itu, Tjarda masih sempat ingin memoles citra di dunia internasional dengan meminta Ratu Belanda yang mengungsi ke Inggris untuk bisa pindah ke Hindia Belanda.

Sejarah dengan murah hati memberi tahu kita, Jepang tidak mengeluarkan keringat untuk meruntuhkan 350 tahun kekuasaan Belanda atas Indonesia. Kecuali pertempuran di laut Jawa yang menghancurkan armada Karel Doorman, tidak ada pertempuran lain yang pantas dikenang. Ribuan tentara sekutu dari Inggris, Amerika dan Australia yang diperbantukan untuk mempertahakan Jawa kecewa pada saat Tjarda memutuskan untuk melakukan perundingan untuk penyerahan kekuasaan dengan Jepang. Pada tanggal 5 Maret 1942, di Kalijati Panglima balatentara Jepang di Jawa Jenderal Hitoshi Imamura melakukan perundingan dengan Tjarda dan panglima KNIL Jenderal Ter Poorten. Lucunya pada saat Jenderal Imamura bertanya kepada Tjarda, apakah dia sebagai gubernur Jenderal dan Panglima Tertinggi menyerah tanpa syarat. Tjarda dengan konyolnya masih berusaha mempertahankan citra dirinya, “Tidak. Sebab itu berada di luar kewenangan saya” (penulis sudah meng-aransemen ulang kata-kata itu biar mirip dengan sosok yang mirip dengan Tjarda pada masa sekarang tetapi intinya Tjarda merasa tidak memiliki kewenangan militer kecuali sipil terhadap Hindia Belanda). Imamura bingung dengan sikap Tjarda, untunglah setelah Imamura mengancam akan menghancurkan Bandung, Ter Poorten mengambil keputusan berani untuk menyatakan penyerahan tanpa syarat.

Historia est  Magistra Vitae

Sejarah pasti berulang; dengan penderitaan yang sama dan cara menikmati kesenangan yang berupa warna.  Tahun-tahun belakangan di Republik ini kita mulai didera kekhawatiran terhadap arah rezim demokratis ini. Pemimpin tidak menyandarkan kebijakannya kepada realitas masyarakat tetapi kepada tindakan-tindakan polisi. Setelah lama menjadi anak tiri ABRI, tiba-tiba saja pada masa reformasi, polisi mendapatkan lebih dari yang mereka seharusnya dapatkan. Sebagaimana jaman De Jonge, polisi menjadi andalan rezim berkuasa. Dinas yang satu ini bisa diperintahkan untuk melakukan hal apa saja yang menimbulkan keganjilan di tengah masyarakat. Polisi bebas menangkap atas nama Undang-Undang yang terkadang memenjarakan hati nurani. Kita berhadapan dengan rezim yang sibuk memoles diri di dunia internasional. Tergila-gila akan pengakuan internasional layaknya gubernur jenderal yang butuh pujian dari Staaten General di seberang samudera. Tentara diciutkan perannya sehingga dianggap berhasil dalam masalah penegakan hak azasi manusia. Sedangkan polisi diberikan kewenangan nyaris tidak terbatas sehingga bila dunia internasional memberi perhatian mereka hanya akan bilang masalah domestik, kriminal dan terorisme. Sangat jauh dari isu-isu penegakan HAM. Hari-hari belakangan, di tengah-tengah masyarakat polisi berganti rupa menjadi PID, alat kolonial paling dibenci pada masa pergerakan nasional. Orang-orang baik ditangkapi sehingga pelaku kriminal bebas bernyanyi. Bukti bisa diolah sehingga mata dewi keadilan benar-benar buta tanpa nurani.

Tanpa sosok seperti Van Mook yang menjadi wakil, pemimpin yang peragu menjadi bengis dan pemarah. Senyumnya dipaksakan, paranoid terhadap ancaman dan benci terhadap keadaan. Semua yang disusun menjadi berantakan sebab bila semua sudah tersedia di meja, tiada lagi yang berani mengambil keputusan terhadap tumpukan kertas itu. Bila keputusan menanti akan mengganggu citra diri, enteng sekali mengatakan, di luar kewenangan. Sejarah mesti berulang dan siapa tahu kita sekarang berada di tubir jurang kehancuran. Lagipula sebagaimana pernah dikatakan oleh Onghokham dalam Wahyu Yang Hilang, Negeri Yang Guncang; usia negara-kerajaan di Indonesia menurut sejarah paling lama 100-150 tahun dan sebagian besar kurang dari itu. Mungkin bila analisis sejarah itu benar, usia republik ini sudah lebih dari cukup untuk menuai takdir itu. Sekarang tinggal masalahnya ada kepada para pemimpin kita, apakah mereka akan terus menularkan kepanikan massal hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Ataukah mereka cukup punya harga diri untuk mengorbankan diri mereka demi tetap tegaknya republik ini.

68 tahun yang silam, Tjarda van Starkenborgh-Stachouwer masih cukup punya harga diri dengan mengorbankan dirinya diinternir oleh Jepang, terbuang jauh hingga Manchuria.  Saya ragu, pada masa sekarang di negeri ini, masih tersisa sikap ksatria seperti itu.

Tiba-tiba saya sedih membayangkan pulau yang terpisah-pisah.